Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Pergolakan Politik Nasional

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Pergolakan Politik Nasional:
Analisis Komparatif terhadap PRRI, Permesta, DI/TII, Westerling, dan G30S/PKI

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi historis dan politik Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibandingkan dengan sejumlah pergolakan nasional lain seperti PRRI, Permesta, DI/TII, Gerakan Westerling, dan G30S/PKI. Berbeda dengan gerakan lain yang cenderung menentang otoritas pemerintah pusat, PDRI muncul sebagai representasi sah negara ketika pemerintahan Yogyakarta ditawan Belanda pada Desember 1948. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian historis-komparatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap sumber primer dan sekunder.

Hasil kajian menunjukkan bahwa PDRI merupakan bentuk kontinuitas negara yang sah, sedangkan PRRI dan Permesta berakar pada ketimpangan pusat–daerah. Adapun DI/TII dan G30S/PKI didorong oleh motif ideologis keagamaan dan politik radikal yang mengancam integrasi nasional. Dengan demikian, PDRI tidak dapat disamakan dengan pergolakan bersenjata lainnya, sebab berdiri atas dasar mandat konstitusional dan menjadi simbol legalitas keberlanjutan Republik Indonesia.

Kata kunci: PDRI, PRRI, Permesta, DI/TII, G30S PKI, politik daerah, sejarah Indonesia

Abstract
This study examines the historical and political position of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) in comparison with other national upheavals such as PRRI, Permesta, DI/TII, the Westerling Affair, and the September 30th Movement (G30S/PKI). Unlike other movements that opposed the central government’s authority, PDRI represented the legitimate continuity of the state when the Yogyakarta government was captured by the Dutch in December 1948. Using a historical-comparative and descriptive-analytical approach, this research finds that PDRI served as a constitutional safeguard for state sovereignty, while PRRI and Permesta stemmed from regional inequalities. DI/TII and G30S/PKI, on the other hand, were ideologically driven movements threatening national integrity. Therefore, PDRI must be viewed as a legitimate political institution rather than a rebellion, embodying the legal and moral continuity of the Indonesian Republic.

Keywords: PDRI, PRRI, Permesta, DI/TII, G30S PKI, regional politics, Indonesian history

Pendahuluan

Sejarah politik Indonesia pada periode 1945–1965 mencerminkan dinamika besar dalam perjalanan konsolidasi negara bangsa. Dalam kurun waktu dua dekade tersebut, Republik Indonesia mengalami berbagai krisis, baik eksternal berupa agresi militer Belanda maupun internal berupa pergolakan politik dan ideologis di daerah. Salah satu fenomena paling penting adalah berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada 22 Desember 1948 yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Berbeda dari gerakan-gerakan seperti PRRI (1958–1961), Permesta (1957–1961), DI/TII (1949–1962), Westerling/APRA (1950), dan G30S/PKI (1965), PDRI tidak berorientasi pada perebutan kekuasaan, ideologi, atau otonomi regional, melainkan berfungsi sebagai penyelamat eksistensi konstitusional Republik Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), PDRI merupakan"tindakan konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan Republik Indonesia selama pemimpin utama ditawan oleh musuh." Kajian ini membandingkan perbedaan orientasi, tujuan, dan legitimasi antara PDRI dan berbagai pergolakan nasional yang terjadi pada masa awal kemerdekaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-komparatif, yaitu membandingkan berbagai peristiwa politik dan militer yang terjadi pada periode 1948–1965 untuk menemukan pola, perbedaan, dan implikasinya terhadap pembentukan negara.

Data dikumpulkan dari sumber primer seperti arsip pemerintah, dokumen sejarah nasional, serta sumber sekunder seperti karya Kahin (1952), Ricklefs (2008), Conboy (1999), dan Lev (1966) dengan bantuan aplikasi Chat GPT (https://chatgpt.com). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada legitimasi politik, tujuan gerakan, dan konsekuensi terhadap integrasi nasional.

Pembahasan

1. PDRI: Simbol Keabsahan dan Kontinuitas Negara

PDRI lahir dari situasi darurat setelah Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Militer II (19 Desember 1948). Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyerahkan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat apabila komunikasi terputus.

Mandat tersebut dijalankan secara efektif. Dalam konteks ini, PDRI bukan oposisi terhadap pemerintah pusat, melainkan perpanjangan legitimasi konstitusionalnya. PDRI memimpin koordinasi perlawanan rakyat di Sumatera, menjaga komunikasi diplomatik dengan dunia internasional, dan menjadi simbol keutuhan negara (Depdikbud, 1984).

“PDRI adalah pemerintahan legal yang menjaga nyawa Republik ketika pusat ditawan musuh.”
— Audrey Kahin, 1999

PDRI berakhir dengan penyerahan kembali kekuasaan kepada Soekarno pada 13 Juli 1949, menunjukkan loyalitas konstitusional yang membedakannya dari gerakan lain yang muncul kemudian.

2. PRRI: Pergolakan Ketimpangan Pusat–Daerah

Deklarasi PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada 15 Februari 1958 di Padang merupakan puncak ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein dan Sjafruddin Prawiranegara, PRRI menuntut reformasi politik dan otonomi yang lebih luas. Gerakan ini berakar pada kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi sentralistik yang tidak adil terhadap daerah penghasil sumber daya. Seperti dicatat oleh Kahin (1952), “PRRI muncul sebagai ekspresi politik dari frustrasi daerah terhadap Jakarta yang dianggap tidak adil dalam distribusi kekuasaan.”

Walaupun para pemimpinnya mengklaim tidak ingin memisahkan diri dari Indonesia, tindakan membentuk pemerintahan tandingan menempatkan PRRI dalam posisi konflik dengan TNI. Gerakan ini berakhir dengan operasi militer dan rekonsiliasi nasional pada 1961.

3. Permesta: Reformasi Militer dan Pembangunan Daerah

Gerakan Permesta (Perjuangan Semesta) dideklarasikan di Manado pada 2 Maret 1957 oleh Letkol Ventje Sumual. Berbeda dengan PRRI yang berpusat di Sumatera, Permesta berawal dari kalangan militer di Sulawesi Utara yang menuntut pembenahan struktur komando, transparansi anggaran, dan pembangunan daerah.

Conboy (1999) mencatat adanya keterlibatan CIA dalam memberikan dukungan logistik kepada PRRI– Permesta sebagai bagian dari strategi Perang Dingin. Hal ini menambah kompleksitas politik gerakan tersebut. Walau akhirnya ditumpas, Permesta mencerminkan semangat otonomi daerah dan reformasi militer yang menjadi isu penting dalam politik Indonesia modern.

4. DI/TII: Ideologi Keagamaan dan Penolakan Sekularisme

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) muncul pada 1949 di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan syariat Islam.

Gerakan ini berakar pada penolakan terhadap hasil Konferensi Meja Bundar yang dianggap mengkhianati cita-cita jihad kemerdekaan. DI/TII meluas ke berbagai daerah: Aceh (Daud Beureueh), Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar), dan Kalimantan Selatan (Ibnu Hadjar).

Menurut Ricklefs (2008), DI/TII menandai “pergeseran dari perjuangan kemerdekaan ke perjuangan ideologis, dari nasionalisme menuju purifikasi agama.” Gerakan ini berakhir setelah Kartosuwiryo dieksekusi pada 1962.

5. Gerakan Westerling dan APRA: Sisa Struktur Federal

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah Raymond Westerling muncul pada awal 1950-an sebagai perlawanan terhadap pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS). Gerakan ini berupaya mempertahankan sistem federal dan menolak integrasi ke NKRI.

Serangan Westerling ke Bandung pada 23 Januari 1950 menewaskan puluhan anggota TNI, menandai konflik pasca-kemerdekaan yang masih menyisakan pengaruh kolonial.

6. G30S/PKI: Krisis Politik dan Transisi Kekuasaan

Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) merupakan peristiwa kompleks yang memicu perubahan besar dalam politik Indonesia. Enam jenderal TNI AD tewas dibunuh, dan PKI dituduh sebagai dalang. Versi resmi Orde Baru menegaskan keterlibatan PKI, namun Anderson dan McVey (1971) melalui Cornell Paper menyebutkan bahwa konflik internal militer dan rivalitas kekuasaan turut mempengaruhi peristiwa tersebut.

Akibat G30S/PKI, Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan jutaan orang menjadi korban kekerasan politik 1965–1966. Peristiwa ini mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru.

7. Gerakan Lain: RMS, Andi Aziz, dan Malari

Selain enam gerakan utama, sejarah Indonesia mencatat beberapa pergolakan lain:

• RMS (Republik Maluku Selatan, 1950) dipimpin oleh Chris Soumokil, memproklamasikan negara sendiri di Ambon.
• Andi Aziz Affair (1950) menolak integrasi Sulawesi ke NKRI.
• Peristiwa Malari (1974), demonstrasi mahasiswa menentang dominasi modal asing di masa Orde Baru.

Masing-masing gerakan menunjukkan interaksi antara faktor politik, ekonomi, dan identitas lokal dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia.

Analisis Komparatif

Kesimpulan

Perbedaan mendasar antara PDRI dan gerakan-gerakan lainnya terletak pada legitimasi dan niat politik.

PDRI berdiri atas dasar mandat konstitusional untuk menjaga eksistensi negara, bukan untuk mengganti ideologi atau memisahkan diri. Sementara PRRI, Permesta, DI/TII, dan G30S/PKI merupakan pergolakan politik dan ideologis yang menantang legitimasi pemerintah pusat.

PDRI mewakili etika tanggung jawab konstitusional, sedangkan pergolakan lain menunjukkan tantangan integrasi nasional di masa transisi pascakemerdekaan. Pemahaman perbedaan ini penting untuk menegaskan bahwa tidak semua gerakan bersenjata di Indonesia bersifat anti-negara; sebagian, seperti PDRI, justru merupakan penjaga legitimasi dan kesinambungan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka (APA Style)

• Anderson, B., & McVey, R. (1971). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in
Indonesia (Cornell Paper). Cornell University.
• Conboy, K. (1999). Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957–1958. Equinox.
• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1984). Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta:
Depdikbud.

• Kahin, A. (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926–
1998. Amsterdam University Press.
• Kahin, G. M. T. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press.
• Lev, D. S. (1966). The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Cornell
University.
• Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c.1200. Palgrave Macmillan.